Elin Driana, ahli evaluasi dan penelitian pendidikan, menjelaskan, validasi sebuah tes tergantung dari tujuan dibuatnya tes itu. Menurut dia, tujuan UN dan SNMPTN jelas berbeda.

Menurut Elin, dari hasil kajian PTN itu bisa didalami lebih jauh soal pelaksanaan UN selama ini. Jika hasil UN memang mencerminkan kemampuan siswa sesungguhnya, siswa juga cukup siap menghadapi tes seleksi.

”Kita mendengar pada UN itu banyak kecurangan. Pemerintah selalu bilang enggak, tetapi suara dari guru dan siswa sebaliknya. Bisa jadi korelasi yang sangat rendah ini juga mengarah pada kredibilitas UN yang masih harus dibuktikan lagi,” kata Elin.

Sebab, lanjut dia, pelaksanaan SNMPTN relatif jauh dari kecurangan. Masyarakat bisa menilai dan lebih percaya bahwa hasil tes SNMPTN akan lebih menggambarkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Elin menambahkan, dari kajian literatur yang dilakukannya di Amerika Serikat, ternyata prestasi anak di sekolah lebih menggambarkan keberhasilannya di kampus daripada hasil tes SAT (Scholastic Aptitude Test).

”Nilai sekolah itu kan bervariasi. Ada guru yang pelit memberi nilai, ada yang royal. Tetapi, siswa yang berprestasi di sekolah terlihat IPK-nya pada tahun pertama bagus. Kenapa tidak soal kelulusan siswa itu diserahkan pada penilaian sekolah,” kata Elin yang juga salah satu Koordinator Education Forum.

Priyo Suprobo, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang juga Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010, mengatakan, UN sebenarnya tidak diperlukan untuk kelulusan siswa. Yang penting adalah hasil UN itu diperkuat untuk memetakan kondisi sekolah-sekolah.

”Yang tahu betul kemampuan siswa itu, ya guru. Bukan BSNP dan komputer. Malah lebih baik pakai ujian sekolah,” ujar Priyo.

Menurut dia, pemerintah dan BSNP mesti berani untuk membuka ke masyarakat mana daerah putih, hitam, atau abu-abu dari hasil UN. Sebab, nilai UN yang tinggi masih dipertanyakan kredibilitasnya.

Musliar Kasim, Ketua Majelis Rektor PTN, mengatakan, kredibilitas UN memang masih menjadi ganjalan bagi PTN untuk menerimanya sebagai bagian dari seleksi masuk. Dia menilai, UN masih perlu ditingkatkan agar efektif dan bermanfaat.

Read More...

Format Baru UN

Tetap dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) secara mikro adalah untuk mendorong daya belajar siswa dan secara makro untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional.

Demikian dikatakan oleh Kepala Balitbang Depdiknas Mansyur Ramly dalam "Diskusi Publik: Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan" di Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Ramly mengatakan, pemerintah memiliki beberapa landasan baik yuridis maupun penelitian ilmiah untuk tetap bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan UN tahun ini. Ke depan, Balitbang Kemendiknas juga sudah menyiapkan rencana studi kebijakan tentang sistem pendidikan nasional, khususnya terkait evaluasi pendidikan.

"Kami juga sudah sepakat dengan DPR untuk menggunakan studi itu sebagai penyempurnaan UN ke depan di 2011 dalam bentuk perubahan UN yang baru," ujar Ramly.

Seperti diberitakan sebelumnya, kata Ramly, pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (27/1/2010) malam tadi, Komisi X telah merestui dilaksanakannya UN dengan syarat-syarat perbaikan seiring pelaksanaan UN pada Maret 2010 dan evaluasi untuk perubahan UN 2011 mendatang.

A.Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi X, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini, mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk membuat perubahan format baru UN 2011 sebagai bentuk evaluasi pelaksanaannya tahun ini.

"Kami (Panja Komisi X) masih menunggu proposal studi untuk perbaikan-perbaikan tersebut. UN tahun ini akan kami uji kelayakannya untuk perubahan di 2011," ujar Naja.

Diperlukan Komitmen untuk Jujur
Koordinator pengawas ujian nasional 2010 di Jawa Timur Prof Priyo Suprobo mengharapkan semua daerah berkomitmen untuk melaksanakan ujian nasional secara jujur. Ini meringankan beban pengawasan baik oleh guru maupun dosen perguruan tinggi.

"Ikrar bersama dinas dan kepala sekolah untuk mengutamakan kejujuran dalam UN seperti di Bojonegoro semestinya diikuti daerah lain," kata Suprobo seusai memimpin rapat terbuka pengukuhan tiga guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Graha ITS, Surabaya, Rabu (27/1/2010).

Imbauan ini sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto. Komitmen ini perlu digerakkan oleh dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota. Apalagi, kata Suprobo yang Rektor ITS, semua dinas seharusnya sudah memahami bahwa nilai dan kelulusan pada UN bukan tolok ukur keberhasilan pendidikan; melainkan pada karakter.

Dengan karakter dan kejujuran, semestinya pengawasan tidak menjadi hal yang paling utama dalam pelaksanaan UN. Apalagi, pengawasan oleh perguruan tinggi dipastikan tidak akan bisa dilakukan secara sempurna akibat faktor biaya dan kesulitan lokasi. Diperkirakan, cakupan pengawasan UN di Jatim hanya berkisar 95 persen.

Meskipun tidak mencakup semua satuan pendidikan secara sempurna, kata Suprobo, pengawasan tetap memprioritaskan daerah yang "hitam" dan "abu-abu". Daerah hitam dan abu-abu ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kecurangan yang terjadi pada UN 2009.

"Masalahnya, di Jatim rata-rata hitam misalnya daerah dengan UN harus diulang - Ngawi dan Madiun. Kendati demikian, perguruan tinggi ikhlas dan bila diperlukan, masih bisa mengeluarkan dana pengabdian masyarakat. Jadi daerah hitam dan abu-abu, akan tetap diutamakan," katanya.

Suprobo juga meminta para siswa tidak berkecil hati, tetap mempersiapkan diri untuk UN, dan tidak mempercayai kunci jawaban ilegal.

Read More...

Usaha pemerintah membentuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di sekolah-sekolah negeri dikritik keras dalam sarasehan nasional di Universitas Negeri Malang (UNM) di Malang, Jawa Timur, Rabu (21/7/2010). Beberapa pembicara mengungkapkan, konsep RSBI malah jadi salah satu penyebab siswa tak lagi lekat dengan nilai-nilai Pancasila.
Tak masalah kalau pakai bahasa Inggris di sekolah, tetapi jangan adopsi kurikulum luar. Akibatnya, ajaran Pancasila lama-lama hilang.
-- Sri Edi Swasono

Salah satu penyebab tersebut diungkapkan oleh ekonom Sri Edi Swasono. "Tidak masalah kalau kita mau pakai bahasa Inggris di sekolah, tetapi jangan adopsi kurikulum luar untuk sekolah kita. Akibatnya, ajaran Pancasila lama-lama hilang," tutur Edi.

Edi sangat menyayangkan pembelajaran di Tanah Air berkiblat ke Barat. Padahal, seharusnya lebih mengedepankan potensi negara dalam kurikulum nasional.

"Coba, kita punya laut, mengapa oseanografi tidak diajarkan. Kita punya hutan, kenapa ilmu kehutanan tidak jadi pembelajaran," ujarnya mengkritik.

Rektor Universitas Wisnuwardhana Suko Wiyono pun menganggap konsep RSBI tidak efektif. "RSBI hanya mengubah cara menyampaikan pelajaran dengan bahasa Inggris. Yang menyedihkan, kemampuan bahasa Inggris guru tidak lebih baik dari siswanya," kata Suko.

Read More...

Nilai hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2010 peserta di DIY ternyata terbaik dan tertinggi secara nasional. Baik untuk nilai bidang IPA maupun IPS, DIY menempati urutan pertama.
”Ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara hasil Ujian Nasional atau UN dengan hasil ujian tulis SNMPTN. Kalau beberapa waktu lalu DIY banyak disorot hasil UN-nya, melalui SNMPTN ini DIY telah terprotect karena hasil ujian SNMPTN sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu sekolah-sekolah di DIY tak perlu terpojok, karena telah mengutamakan kejujuran,” kata Rektor UNY Dr Rohmat Wahab MA di sela rapat panitia SNMPTN 2010 di Jakarta, Kamis (15/7). ”Saya mendapat banyak ucapan selamat terkait prestasi DIY ini,” tambahnya.
Dijelaskan, dari sisi nilai peminat SNMPTN, DIY tertinggi (hasil tes bagus), disusul DKI, Jateng, Jabar, Jatim, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumbar, dan Kalsel. Dari nilai yang diterima DIY juga tertinggi, disusul DKI, Jateng, Jabar, Sumbar, Lampung, Jatim, Kepulauan Bangka Belitung, Sumut, dan Bali. ”Jadi tak ada korelasi antara hasil UN dengan SNMPTN. Buktinya Bali yang meraih UN terbaik, di SNMPTN di urutan bawah,” tegas Rohmat Wahab.
Dari sisi peminat SLTA, lanjutnya, DIY juga terbaik untuk IPA (dengan skor 66,44), disusul Jateng skor 61,59,
jarak interval dengan DIY cukup jauh), DKI (skor 60,55), Jatim, Lampung, Jabar, Sumbar, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalsel. Untuk IPS DIY juga terbaik dengan skor 81,24, disusul Jateng, Sumbar, DKI, Lampung, Jabar, Jatim, Kepulauan Bangka Belitung, Sumsel, dan Kepulauan Riau.
Mengenai PTN yang meraih nilai 10 besar, Dr Rohmat Wahab menjelaskan, untuk program IPA 10 besar PTN dengan urutan ITB, UI, UGM, ITS, Unair, UNS, IPB, UNY, Unpad dan Undip. Sedang untuk program IPS urutannya UGM, UI, Unair, UNS, Undip, UNY, Unpad, Unsoed, Universitas Andalas, dan Universitas Padang. ”UNY juga termasuk bagus, karena ada 10 nilai IPA tertinggi SLTA,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Panitia SNMPTN 2010 Herry Suhardiyanto kepada wartawan menjelaskan, nilai peserta SNMPTN tahun ini di atas rata-rata 69,51 untuk IPA dan 66,56 untuk IPS. Ada 58.120 orang yang nilainya di atas rata-rata, namun sayangnya kalah bersaing memperebutkan program studi yang diminati.
”Anak-anak pandai yang tidak lulus seleksi SNMPTN itu disebabkan menumpuk pada pilihan yang banyak diminati,” jelas Herry.
Sementara itu hasil SNMPTN akan diumumkan Sabtu (17/7) besok. Pada pukul 00.00 WIB sudah bisa diakses di situs SNMPTN dengan alamat www.snmptn.ac.id dan di website masing-masing PTN. ”Pengumuman juga melalui panitia lokal dan media cetak,” terang Herry.
Hal senada disampaikan Ketua Panitia Lokal Solo, Prof Dr Ravik Karsidi MS. Dikatakan, nama-nama calon mahasiswa baru yang diterima di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akan dimuat di sejumlah surat kabar, termasuk harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi 17 Juli. ”Selain itu juga dapat diakses melalui website SPMB UNS dengan alamat: www.spmb.uns.ac.id serta melalui layanan SMS dengan cara ketik: spmbunsnomor pendaftaran, kirim ke: 3011 (Indosat) atau 1103 (Flexi),” jelasnya.
Bagi yang diterima di UNS diharapkan benar-benar memperhatikan jadwal registrasi yang akan dijelaskan dalam pengumuman tanggal 17 Juli 2010.

Read More...

Ujian Nasional (UN) tidak bisa dijadikan tolok ukur kelulusan siswa, karena kondisi sekolah di daerah satu dan lainnya tidak sama, baik sarana, prasarana maupun kualitas tenaga pengajarnya.

Demikian pendapat yang mengemuka dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Dialog Suara Daerah di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (15/7). Hadir dalam dialog tersebut antara lain Mursyid, anggota DPD RI dari Aceh, Emanuel Babu Eha dari NTT dan M Afnan Hadikusumo wakil dari DI Yogyakarta.

Menurut Mursyid, persoalan kesejahteraan guru menjadi pokok masalah yang berakibat pada ketidakseragamannya kualitas pendidikan di daerah. “Gaji guru di pelosok masih banyak yang di bawah upah minimal regional (UMR), bahkan masih ada yang bergaji Rp100.000 atau Rp200.000 per bulan, sehingga guru tersebut harus mencari tambahan di luar jam mengajar. Akibatnya, guru tersebut keletihan di saat mengajar,” ujarnya.

Dia berharap jangan sampai hanya UN atau US saja yang baik, tapi kepribadian siswa malah buruk karena ketidakmampuan tenaga pendidiknya. “Seharusnya kalau kita mau belajar dari sistem terdahulu, kelulusan siswa ditentukan oleh kepribadian, ujian sekolah dan ujian nasional, baru hal itu adil bagi siswa, guru dan sekolah,” kata Mursyid.

Namun, menurut Emanuel Babu Eha, hakikat pendidikan adalah membangun karakter bangsa yang bertanggung jawab dan itu dicontohkan oleh guru yang mengajar penuh kasih sayang. Guru harusnya mencintai profesinya, bukan untuk mencari kekayaan. “Keberhasilan anak didik tidak seratus persen ditentukan faktor kesejahteraan guru yang memadai,” katanya.

Ada guru yang gaji besar, tapi malas dan muridnya belajar tidak pernah serius, karena menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Anak didik jadi belajar seenaknya dan tidak pernah hormat terhadap guru.

Labih jauh terkait permasalahan UN, M Afnan Hadikusumo malah melihat UN mendorong berbagai pihak berbuat tidak jujur. Logikanya, jika UN sebuah sekolah gagal, maka yang dipersalahkan bukan hanya murid, tapi guru, pengelola sekolah dan kepala bidang pendidikannya. “Bahkan bisa kepala daerah, sehingga semua mendorong dan berusaha untuk meluluskan siswa 100 persen, bagaimanapun cara yang penting lulus meski tidak jujur,” sindirnya.

Dia mengakui DIY sebagai provinsi pendidikan, namun pada tahun 2010 berada pada peringkat nomor dua terbawah kelulusan siswa. Fakta ini bisa saja disebabkan DIY termasuk provinsi yang paling disorot, sehingga malu kalau membantu siswa dalam UN. Namun, hasil kejujuran malah duduk di peringkat dua terbawah.

Read More...