UN TIDAK BISA JADI PENENTU KELULUSAN SISWA

Ujian Nasional (UN) tidak bisa dijadikan tolok ukur kelulusan siswa, karena kondisi sekolah di daerah satu dan lainnya tidak sama, baik sarana, prasarana maupun kualitas tenaga pengajarnya.

Demikian pendapat yang mengemuka dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Dialog Suara Daerah di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (15/7). Hadir dalam dialog tersebut antara lain Mursyid, anggota DPD RI dari Aceh, Emanuel Babu Eha dari NTT dan M Afnan Hadikusumo wakil dari DI Yogyakarta.

Menurut Mursyid, persoalan kesejahteraan guru menjadi pokok masalah yang berakibat pada ketidakseragamannya kualitas pendidikan di daerah. “Gaji guru di pelosok masih banyak yang di bawah upah minimal regional (UMR), bahkan masih ada yang bergaji Rp100.000 atau Rp200.000 per bulan, sehingga guru tersebut harus mencari tambahan di luar jam mengajar. Akibatnya, guru tersebut keletihan di saat mengajar,” ujarnya.

Dia berharap jangan sampai hanya UN atau US saja yang baik, tapi kepribadian siswa malah buruk karena ketidakmampuan tenaga pendidiknya. “Seharusnya kalau kita mau belajar dari sistem terdahulu, kelulusan siswa ditentukan oleh kepribadian, ujian sekolah dan ujian nasional, baru hal itu adil bagi siswa, guru dan sekolah,” kata Mursyid.

Namun, menurut Emanuel Babu Eha, hakikat pendidikan adalah membangun karakter bangsa yang bertanggung jawab dan itu dicontohkan oleh guru yang mengajar penuh kasih sayang. Guru harusnya mencintai profesinya, bukan untuk mencari kekayaan. “Keberhasilan anak didik tidak seratus persen ditentukan faktor kesejahteraan guru yang memadai,” katanya.

Ada guru yang gaji besar, tapi malas dan muridnya belajar tidak pernah serius, karena menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Anak didik jadi belajar seenaknya dan tidak pernah hormat terhadap guru.

Labih jauh terkait permasalahan UN, M Afnan Hadikusumo malah melihat UN mendorong berbagai pihak berbuat tidak jujur. Logikanya, jika UN sebuah sekolah gagal, maka yang dipersalahkan bukan hanya murid, tapi guru, pengelola sekolah dan kepala bidang pendidikannya. “Bahkan bisa kepala daerah, sehingga semua mendorong dan berusaha untuk meluluskan siswa 100 persen, bagaimanapun cara yang penting lulus meski tidak jujur,” sindirnya.

Dia mengakui DIY sebagai provinsi pendidikan, namun pada tahun 2010 berada pada peringkat nomor dua terbawah kelulusan siswa. Fakta ini bisa saja disebabkan DIY termasuk provinsi yang paling disorot, sehingga malu kalau membantu siswa dalam UN. Namun, hasil kejujuran malah duduk di peringkat dua terbawah.