Visi Universitas Negeri Medan (Unimed) adalah yang salah satu isinya "menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan'', menjadikan unimed untuk terus berinovasi melahirkan infrastruktur dalam kerangka mendukung kemajuan pendidikan di Unimed yang dikenal dengan kampus Hijau.

Inovasi yang saat ini sedang dilakukan adalah pembangunan gedung perpustakaan baru Unimed yang terletak di samping Biro Rektor Unimed. Berdasarkan pengajuan Unimed kepada pemerintah pada pengusulan anggaran April 2010, pembangunan perpustakaan lima lantai di atas lahan seluas 14.669 meter persegi tersebut menghabiskan dana Rp 87 mliar lebih. Pembangunan ini sudah berlangsung dan berjalan dengan baik.

Minat calon mahasiswa untuk belajar di Unimed melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 misalnya, Unimed menduduki peringkat tiga nasional. Pada tahun 2009 menduduki peringkat pertama dan pada tahun 2010, masuk tiga besar nasional.

Prestasi inilah yang juga menjadi pertimbangan bagi pimpinan Unimed yang mengusulkan pembangunan perpustakaan baru agar dapat menampung mahasiswa yang saat ini berjumlah 20 ribu orang. Dengan hadirnya perpustakaan baru ini, diharapkan minat mahasiswa untuk berkunjung ke perpustakaan semakin tinggi dan mampu menampung mahasiswa dalam jumlah besar.

Read More...

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas input mahasiswa baru. Fakultas Kedokteran Hewan UGM menyadari hal itu, sehingga fakultas memberikan perhatian khusus sejak perencanaan hingga proses penerimaan.

Pada tahun 2011, mahasiswa baru yang mendaftar ke FKH dan undangan SNMPTN sebanyak 4.504 orang, sementara yang diterima hanya 213 orang dengan nilai rata-rata 85 dari 100 poin. "Jumlah capaian peminat masuk FKH dari empat tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan," kata Dekan FKH UGM Prof Dr drh Bambang Sumiarto MSc dalam upacara peringatan dies natalis ke-65 FKH UGM.

Disebutkan, tahun 2008 jumlah peminat hanya 1.215 orang, kemudian meningkat menjadi 1.502 di tahun 2009, dan tahun 2010 mencapai 2.031 orang. Peningkatan jumlah peminat itu mengindikasikan program image building yang dilakukan selama ini berjalan cukup sukses melalui kegiatan proaktif sosialisasi program studi ke berbagai sekolah umum di wilayah DIY, Jateng dan luar Jawa.

Tidak hanya itu, kenaikan peminat itu memungkinkan FKH UGM untuk memilih calon mahasiswa dengan kualitas input yang lebih baik. Bahkan, untuk passing grade dari calon mahasiswa juga bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. "Input yang baik pada tahun ini memungkinkan untuk meningkatkan kualitas lulusan di masa mendatang," ujarnya.

Dijelaskan, pendidikan di FKH UGM tidak hanya mengedepankan kemampuan intelektualitas namun juga proses pembelajaran yang menekankan pada aspek softskill. "Mahasiswa FKH dibekali kemampuan lebih untuk menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan dan mudah menyesuaikan tuntutan masyarakat," katanya.

Adapun peningkatan kualitas pendidikan di FKH diukur dari berbagai aspek seperti persaingan mahasiswa baru, rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan, masa studi, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan, jumlah dosen bergelar doktor, rasio dosen-mahasiswa, ketersediaan fasilitas perkuliahan, dan jumlah penelitian. Untuk mendukung kualitas pendidikan di FKH UGM, juga didukung oleh tanaga pendidik yang handal.

Read More...

Elin Driana, ahli evaluasi dan penelitian pendidikan, menjelaskan, validasi sebuah tes tergantung dari tujuan dibuatnya tes itu. Menurut dia, tujuan UN dan SNMPTN jelas berbeda.

Menurut Elin, dari hasil kajian PTN itu bisa didalami lebih jauh soal pelaksanaan UN selama ini. Jika hasil UN memang mencerminkan kemampuan siswa sesungguhnya, siswa juga cukup siap menghadapi tes seleksi.

”Kita mendengar pada UN itu banyak kecurangan. Pemerintah selalu bilang enggak, tetapi suara dari guru dan siswa sebaliknya. Bisa jadi korelasi yang sangat rendah ini juga mengarah pada kredibilitas UN yang masih harus dibuktikan lagi,” kata Elin.

Sebab, lanjut dia, pelaksanaan SNMPTN relatif jauh dari kecurangan. Masyarakat bisa menilai dan lebih percaya bahwa hasil tes SNMPTN akan lebih menggambarkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Elin menambahkan, dari kajian literatur yang dilakukannya di Amerika Serikat, ternyata prestasi anak di sekolah lebih menggambarkan keberhasilannya di kampus daripada hasil tes SAT (Scholastic Aptitude Test).

”Nilai sekolah itu kan bervariasi. Ada guru yang pelit memberi nilai, ada yang royal. Tetapi, siswa yang berprestasi di sekolah terlihat IPK-nya pada tahun pertama bagus. Kenapa tidak soal kelulusan siswa itu diserahkan pada penilaian sekolah,” kata Elin yang juga salah satu Koordinator Education Forum.

Priyo Suprobo, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang juga Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010, mengatakan, UN sebenarnya tidak diperlukan untuk kelulusan siswa. Yang penting adalah hasil UN itu diperkuat untuk memetakan kondisi sekolah-sekolah.

”Yang tahu betul kemampuan siswa itu, ya guru. Bukan BSNP dan komputer. Malah lebih baik pakai ujian sekolah,” ujar Priyo.

Menurut dia, pemerintah dan BSNP mesti berani untuk membuka ke masyarakat mana daerah putih, hitam, atau abu-abu dari hasil UN. Sebab, nilai UN yang tinggi masih dipertanyakan kredibilitasnya.

Musliar Kasim, Ketua Majelis Rektor PTN, mengatakan, kredibilitas UN memang masih menjadi ganjalan bagi PTN untuk menerimanya sebagai bagian dari seleksi masuk. Dia menilai, UN masih perlu ditingkatkan agar efektif dan bermanfaat.

Read More...

Format Baru UN

Tetap dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) secara mikro adalah untuk mendorong daya belajar siswa dan secara makro untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional.

Demikian dikatakan oleh Kepala Balitbang Depdiknas Mansyur Ramly dalam "Diskusi Publik: Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan" di Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Ramly mengatakan, pemerintah memiliki beberapa landasan baik yuridis maupun penelitian ilmiah untuk tetap bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan UN tahun ini. Ke depan, Balitbang Kemendiknas juga sudah menyiapkan rencana studi kebijakan tentang sistem pendidikan nasional, khususnya terkait evaluasi pendidikan.

"Kami juga sudah sepakat dengan DPR untuk menggunakan studi itu sebagai penyempurnaan UN ke depan di 2011 dalam bentuk perubahan UN yang baru," ujar Ramly.

Seperti diberitakan sebelumnya, kata Ramly, pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (27/1/2010) malam tadi, Komisi X telah merestui dilaksanakannya UN dengan syarat-syarat perbaikan seiring pelaksanaan UN pada Maret 2010 dan evaluasi untuk perubahan UN 2011 mendatang.

A.Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi X, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini, mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk membuat perubahan format baru UN 2011 sebagai bentuk evaluasi pelaksanaannya tahun ini.

"Kami (Panja Komisi X) masih menunggu proposal studi untuk perbaikan-perbaikan tersebut. UN tahun ini akan kami uji kelayakannya untuk perubahan di 2011," ujar Naja.

Diperlukan Komitmen untuk Jujur
Koordinator pengawas ujian nasional 2010 di Jawa Timur Prof Priyo Suprobo mengharapkan semua daerah berkomitmen untuk melaksanakan ujian nasional secara jujur. Ini meringankan beban pengawasan baik oleh guru maupun dosen perguruan tinggi.

"Ikrar bersama dinas dan kepala sekolah untuk mengutamakan kejujuran dalam UN seperti di Bojonegoro semestinya diikuti daerah lain," kata Suprobo seusai memimpin rapat terbuka pengukuhan tiga guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Graha ITS, Surabaya, Rabu (27/1/2010).

Imbauan ini sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto. Komitmen ini perlu digerakkan oleh dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota. Apalagi, kata Suprobo yang Rektor ITS, semua dinas seharusnya sudah memahami bahwa nilai dan kelulusan pada UN bukan tolok ukur keberhasilan pendidikan; melainkan pada karakter.

Dengan karakter dan kejujuran, semestinya pengawasan tidak menjadi hal yang paling utama dalam pelaksanaan UN. Apalagi, pengawasan oleh perguruan tinggi dipastikan tidak akan bisa dilakukan secara sempurna akibat faktor biaya dan kesulitan lokasi. Diperkirakan, cakupan pengawasan UN di Jatim hanya berkisar 95 persen.

Meskipun tidak mencakup semua satuan pendidikan secara sempurna, kata Suprobo, pengawasan tetap memprioritaskan daerah yang "hitam" dan "abu-abu". Daerah hitam dan abu-abu ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kecurangan yang terjadi pada UN 2009.

"Masalahnya, di Jatim rata-rata hitam misalnya daerah dengan UN harus diulang - Ngawi dan Madiun. Kendati demikian, perguruan tinggi ikhlas dan bila diperlukan, masih bisa mengeluarkan dana pengabdian masyarakat. Jadi daerah hitam dan abu-abu, akan tetap diutamakan," katanya.

Suprobo juga meminta para siswa tidak berkecil hati, tetap mempersiapkan diri untuk UN, dan tidak mempercayai kunci jawaban ilegal.

Read More...

Usaha pemerintah membentuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di sekolah-sekolah negeri dikritik keras dalam sarasehan nasional di Universitas Negeri Malang (UNM) di Malang, Jawa Timur, Rabu (21/7/2010). Beberapa pembicara mengungkapkan, konsep RSBI malah jadi salah satu penyebab siswa tak lagi lekat dengan nilai-nilai Pancasila.
Tak masalah kalau pakai bahasa Inggris di sekolah, tetapi jangan adopsi kurikulum luar. Akibatnya, ajaran Pancasila lama-lama hilang.
-- Sri Edi Swasono

Salah satu penyebab tersebut diungkapkan oleh ekonom Sri Edi Swasono. "Tidak masalah kalau kita mau pakai bahasa Inggris di sekolah, tetapi jangan adopsi kurikulum luar untuk sekolah kita. Akibatnya, ajaran Pancasila lama-lama hilang," tutur Edi.

Edi sangat menyayangkan pembelajaran di Tanah Air berkiblat ke Barat. Padahal, seharusnya lebih mengedepankan potensi negara dalam kurikulum nasional.

"Coba, kita punya laut, mengapa oseanografi tidak diajarkan. Kita punya hutan, kenapa ilmu kehutanan tidak jadi pembelajaran," ujarnya mengkritik.

Rektor Universitas Wisnuwardhana Suko Wiyono pun menganggap konsep RSBI tidak efektif. "RSBI hanya mengubah cara menyampaikan pelajaran dengan bahasa Inggris. Yang menyedihkan, kemampuan bahasa Inggris guru tidak lebih baik dari siswanya," kata Suko.

Read More...